Pemerintah Anggarkan Rp. 25 Triliun untuk Bayar Utang Pembebasan Tanah

Di penghujung tahun ini, akhirnya Kementrian Keuangan mencairkan dana pembebasan lahan yang digunakan untuk proyek jalan tol yang besarnya Rp. 25,28 Triliun. Pencairan ini sesuai dengan nomor surat dari Menteri Keuangan yakni Surat Menteri Keuangan Nomor S.958/MK/06/2017. Dan keputusan ini dianggap sudah dianggarkan di dalam Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian atau APBNP tahun 2017.

Anggaran Pembebasan Lahan Sebesar 78%

Pencairan dana talangan ini pasalnya dilakukan oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebagai pihak yang bertugas menangani pembebasan lahan yang digunakan untuk menangani pembebasan lahan proyek strategis nasional bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT dan juga Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Kementrian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat atau PUPR. Lebih lanjutnya lagi, dana ini bakal mengganti biaya pembebasan lahan untuk 34 ruas jalan tol yang mana sedang dikerjakan saat ini.

“Pembebasan lahan untuk jalan tol ini besarnya sampai dengan Rp. 25 triliun atau samapi dengan 78% dsri total anggaran pembebasan lahan yang besarnya Rp. 32 triliun. Secara total, tahun ini kami mesti membayar pembebasan tanah untuk 78 proyek akan tetapi saat ini kami sudah bayar pembebasan lahan untuk jalan tol,” ungkap Rahayu Puspasari, Direktur LMAN, pada hari Senin (18/12).

Ia juga melanjutkan, pencairan dana ini juga baru dapat dilakukan di akhir tahun karena proses verivikasinya yang menyita banyak waktu. Pada tahap awal,. Instansinya bersama dengan Kementrian PUPR ini menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebelum kemudian dinilai oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Sesudah proses tersebut selesai, maka aka nada pertemuan 5 pihak yang mana dilakukan untuk membahas tentang pembebasan poker online terpercaya lahan itu.

Hanya saja, Dokumen-dokumen yang mana dibutuhkan di dalam pertemuan tersebut yang kadang kurang lengkap. Sehingga dengan demikian prosesnya akan sangat lama. “Kami bahkan ada sebanyak 32 meeting untuk mecounter permasalahan dalam membebaskan lahan. Sesudah sampai di LMAN, nantinya dalam jangka waktu 10 hari biasanya uang ganti langsung bisa dibayarkan,” ungkapnya.

Ditambahkan, menurut dirinya, tugas akan semakin berat sesudah anggaran pembebasan lahan pada tahun depan meningkat pada angka Rp. 35,4 Triliu. Sehingga LMAN dengan ini harus memutar otak guna menambah pendanaan untuk membayar dana talangan dari pembebasan lahan itu.

Memanfaatkan Sektor Migas dan Properti

Adapun untuk saat ini, pihaknya masih saja sedang mengoptimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau BNBP dari BMN (Barang Milik Negara) dari sektor migas dan juga property. Untuk migas sendiri, LMAN bakal memaksimalkan PNBP dari aset seperti misalnya kilang gas alam cari atau Liquefied Natural Gas yang ada di Bontang dan Arun) dan juga aset-aset hulu dari migas yang yang sudah menjadi BMN. Sementara itu, dari segi property, pemerintah bakal memanfaatkan bangunan yang mana dianggap kurang bisa dimanfaatkan.

Di dalam hal ini, ia pun memberikan contoh gedung Deandels yang ada di kompleks Kementrian Keuangan dan juga 106 buah unit apartemen yang masih belum dapat dijual oleh Kemenkeu. Adapun, sumbangan PNBP yang ada dari sektor property ini pasalnya mempunyai prospek yang baik yaitu dari angka Rp. 24 miliar pada tahun 2016 melonjak ke angka Rp. 195 milyar pada tahun 2017. Pemerintah juga mengungkapkan akan melihat sektor lainnya misalnya sektor aset dari DKJN (Derektorat Jenderal Kekayaan Negara).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *